by

Kang Emil Lantik 24 Pejabat Pemprov Jawa barat

ridwan kamilJawa Barat – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melantik 24 pejabat struktural atau pemimpin tinggi pratama di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jumlah pejabat yang ditunjuk di luar kebijakan lelang terbuka untuk 15 posisi pratama berpangkat tinggi yang pendaftarannya telah dibuka mulai 29 Desember 2018 hingga 12 Januari 2019.

Peresmian kepala kantor, staf ahli dan asisten daerah diadakan di Gedung Sate West Hall pada hari Jumat (19/1/19). Dia ingin pejabat yang bekerja di layanan beradaptasi dengan pola kerja cepat mereka.

Kang Emil menyatakan bahwa sejak diinstal pada 5 September 2018, ia telah beradaptasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dia menekankan momentum awal 2019 ketika mesin birokrasi harus disegarkan untuk menyelesaikan visi dan misi.

Untuk alasan ini, ia menerapkan kontrak kerja antara Gubernur dan para pejabatnya. Jika kinerja tidak dapat memenuhi harapan, akan ada penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Emil, posisi itu bukan hadiah tetapi harus diperoleh dengan prestasi.

“Nanti kalau tidak memungkinkan dia harus menyesuaikan karena nanti akan ada kontrak kerja karena posisi ini bukan hadiah tetapi harus diperoleh dengan prestasi,” katanya.

Emil mengatakan, salah satu instrumen keberhasilan, misalnya, target 100 desa menjadi desa digital harus sepenuhnya tercapai. Penyerapan anggaran di setiap OPD harus diperkirakan setidaknya 90 persen.

“Instrumen keberhasilannya adalah target tercapai, misalnya jika saya menargetkan 100 desa menjadi desa digital, harus 100, anggaran minimal 90 persen tidak sampai 60 persen,” jelasnya.

Baginya, rotasi posisi adalah hal biasa di roda pemerintahan. Dia optimis dengan komposisi saat ini ditambah 15 posisi tinggi pratama yang dilelang secara terbuka, dia akan membawa Jawa Barat sesuai dengan komitmennya.

“Sebagai Gubernur baru, saya perlu spesifikasi yang sesuai, saya tidak perlu apa-apa, semua konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri),” katanya.

Dia membantah anggapan bahwa pejabat ini dipercaya karena dia memenangkan Pilgub Jawa Barat tahun lalu. Profesionalisme dalam mengisi posisi strategis ditunjukkan dengan pembukaan seleksi.

“Jika ada setoran, jika tidak dilelang, itu hanya akan disetor. Jika seleksi terbuka dan independen, panelis independen,” katanya.

“Memaksakan diri Anda harus dari pemerintah provinsi sendiri, maka kemajuan pembangunan dikorbankan, perubahan yang harus diambil hanya karena alasan yang tidak sesuai dengan hukum. Sebaliknya pertanyaan kembali kepada mereka yang bertanya, mengapa keberatan? Mungkin ada yang menarik, “kata Ridwan Kamil.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed